Ada hantu “politik uang” bergentayangan menjelang Pemilu. Ia bukan hal yang menakutkan lagi. Ia malah ditunggu-tunggu kehadirannya (oleh sebagian besar masyarakat) dalam setiap moment-moment akan tibah: seperti Pemilu 17 april 2019 yang tinggal menghitung beberapa hari lagi.
Wujudnya transaksional: suara pemilih ditukar dengan uang, barang, dan jasa oleh para kandidat maupun broker makelar suara dan team sukses yang terkait. Dasarnya yang memang pragmatis, dengan dalih pembenaran, “saat ini sulit menjadi seorang kandidat tanpa politik uang untuk mengajak seorang pemilih ke TPS.” Ada juga pendapat lain, “uangnya ambil saja, orangnya jangan dicoblos” sama saja, nafasnya tetap pragmatis.
Pada pengertian paling umum, Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji untuk menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa berupa uang maupun barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan (Wikipedia).
Politik uang yang mencerminkan dekradasi sistem politik dan kesadaran politik yang nampak absolut dari kaca mata pesimis adalah buah hasil dari sistem demokrasi “neoliberal” yang dianut bangsa ini sejak delapan belas tahun pasca Orde Baru. Dibangun di atas pondasi konservatisme, dimana sistem nilai dan konprehensifitas kelembagaan politik diciptakan untuk menyediakan dan menjaga tolak ukur, prinsip dan nilai-nilai Kapitalisme-Neoliberal berproses sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, sehingga menjadi sesuatu yang tidak biasanya dan dianggap aneh jika mempertanyakan, atau bahkan kemudian menggugat legalitasnya.
Demokrasi neoliberal pada prinsip dan nilai-nilainya adalah pasar—menjadi penggerak dan tujuan utama dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ikuti uangnya, bukan ikuti orangnya. Lainnya, dalam wujud politik identitas berbasis sara, agama, suku dan ras tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar ornament belaka.
Akibanya, memunculkan kebebasan berpolitik yang tidak berorientasi pada peningkatan kemakmuran ekonomi warga negara. Sehingga sikap apatisme, sinisme dan sikap politik anti politik merambah luas di masyarakat, karena menganggab demokrasi hanya sekadar arena pergantian dan bagi-bagi kekuasaan dikalangan elit dan bisnis, melalui praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut yang dianggab normal dikalangan elit neolib borjuasi yang justru menjadi situasi abnormal bagi masyarakat luas.
Pragmatisme Sebagai Langkah Taktis
Di atas, saya sudah menjelaskan kontradiksi pokok, penentu dan hal yang mendasar dari cerminan sistem demokrasi yang dianut bangsa ini—menganut prinsip dan nilai-nilia neoliberalisme yang pada khususnya melahirkan situasi politik pragmatis dan jauh dari tradisi politik yang berintegritas.
Jika ditelisik lebih dalam, kita akan mendapat bentuk-bentuk khusus narasi politik pragmatis yang mengakar kuat dalam politik electoral Indonesia. Misalkan, langkah taktis yang ditempuh para kandidat Calon Legislatif: baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Mereka, kebanyakan lahir dan diangkat secara instan sebagai figure yang dipaksakan hanya pada saat mendekati momentum Pemilu, sehingga mau tidak mau, dengan penuh ambisi kemenangan harus menggunakan cara-cara pragmatis: Politik Uang.
Pragmatisme juga tidak dilihat dari satu sisi, kandidat yang dipilih saja. Tapi, dilihat dari sisi pemilih juga, karena keduanya bertalian pada rahim tradisi politik yang sama. Iya sama akan keringnya pemahaman atas hak-hak politik warga negara.
Adanya pemilih pragmatis dapat dipahami dari bentuk resistensi masyarakat terhadap para kandidat/actor politik. Resistensinya dilihat dari kecenderungan mengingkari janji-janji kampanye politik setelah duduk di atas kursi kekuasaan. Dan, itu menjadi tolak ukur keburukan di tingkat rakyat; sehingga muncul persepsi “lebih baik menerima di awal yang bersifat sesaat dari pada tidak menerima apa-apa untuk lima tahun kedepan”, tapi itu diawali dari menjamurnya politisi pragmatis.
Coba kita perhatikan politisi di tingkat local mendistribusikan baliho-baliho di ruang-ruang keramaian; di kabupaten maupun kota, di pelosok dll, agar supaya tidak asing di mata public. Bentuk-bentuk inilah yang saya katakan di paragrab sebelumnya sebagai sesuatu yang instan. Sebab, politisi seharusnya memiliki basis massa yang rill, pemilih yang kongkrit. Dan, dimenangkan dari proses dialektika panjang atas dasar perjuangan ideologis dan kesadaran politik massa rakyat. Memang, itu semua tidak semudah memasang baliho atau membalik telapak tangan. Politik yang ideologis dan berintegrita memang harus dibangun dengan konsekuensi peluh keringat, sabar, telaten serta memegang teguh prinsip yang mengingkari pragmatisme atas kelompok social tertentu.
Politisi pragmatis tidak saja dapat dilihat dari fenomena baliho itu. Namun dapat pula dilacak dari cara pandangnya terhadap rakyat. Bila politisi melihat rakyat semata sebagai "vote", bukan sebagai "voters" maka tak berlebih bila didefenisikan sebagai politisi pragmatis.
Pandangan yang demikian mencerminkan tidak kuatnya tanggung jawab politisi terhadap yang memilihnya usai Pemilu. Setelah terpilih rakyat dibuang. Atau seperti adegium “habis manis sepah dibuang.”
Pentingnya Pendidikan Politik
Hal yang paling krusial di tengah pragmatism politik adalah memang perlu adanya Pendidikan politik yang serius. Tidak hanya sekedar wacana menjelang pergantian kekuasaan lima tahunan. Partai politik dan kader politisi harusnya menjadi corong yang tegas dalam memberikan Pendidikan politik yang berintegritas di tengah masyarakat. Tapi pertanyaannya; apakah partai politik dan kader politisi saat ini punya kapabelitas terkait itu? Atau memiliki kecenderungan secara garis ideologis yang membangun kesadaran politik rakyat?
Saya rasa sebagai penulis pesimis akan hal itu. Terlepas dari pandangan bahwa sistem politik bangsa ini yang masih berpegang teguh pada demokrasi-neoliberal, partai-partai politik saat ini adalah partai yang dibangun dari podasi modal oleh para korporasi yang syarat dengan mode transaksional. Menjadi mesin kooptasi para oligarki. Sementara politisi maupun figure yang menjadi Wakil rakyat yang diusung oleh partai yang ada hanya sebagai petugas partai, yang mati hidupnya ditentukan oleh penguasa partainya. Kalau berbicara kepentingan rakyat, kembali itu hanya merupakan basa-basi politik, apalagi berbicara Pendidikan politik yang berintegritas.
Lalu siapa yang diharap dapat memberikan Pendidikan politik? Dan Pendidikan politik seperti apa yang diberikan kepada rakyat?
Ini adalah pertanyaan sulit bagi penulis sendiri untuk menjawab. Tapi, saya teringat apa yang dikatakan oleh Herdianyah Hamzah—pengamat hokum dan politik dan juga sebagai dosen di Universitas Mulawarman. Kurang lebih maksud yang dikatakan: pola Pendidikan politik yang baik dan mungkin perlu di uji untuk mencegah politik uang ataupun politik pragmatis, yaitu dengan menaikkan IQ massa dua tingkat. Satu tingkat membuatnya punya keteguhan prinsip. Satu tingkat lainnya membuat massa rasional yang menjauhkannya dari budaya pragmatis. Dan, harapannya upaya ini dilakukan oleh partai politik. Tapi dia juga tidak percaya dengan partai politik yang ada saat.
Saya kemudian dapat menyimpulkan bahwa partai politik yang dimaksud dapat memberikan Pendidikan politik rakyat adalah partai politik yang independent. Dibangun dari kekuatan politik rakyat yang mandiri dan berpektif kelas (baca: kelas social masyarakat). Partai yang punya gagasan ideologis yang kuat, serta memiliki tradisi kerakyatan yang kuat. Bersih dari oligarki dan kepentingan modal. Demokratik serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosialis.
Apakah embrio partai tersebut sudah ada? Penulis yakin dan percaya ia sedang dibangun dari lingkaran-lingkran persatuan yang gencar menyerukan pembangunan alat politik alternative. Selama partai tersebut belum ada sebagai pengejawantahan dari partai-partai borjuasi yang ada saat ini. Maka selama itu pula tidak ada kelompok masyarakat yang benar-benar serius mengatakan tidak pada segala bentuk tindak-tanduk politik prangmatis. Kita akan terus tergerus dalam politik yang kekanak-kananakan tanpa ingin belajar menjadi dewasa.
Catatan: Tulisan opini ini sebelumnya pernah dimuat di blog pribadi penulis: https://www.zarukjhi.my.id
Catatan: Tulisan opini ini sebelumnya pernah dimuat di blog pribadi penulis: https://www.zarukjhi.my.id
Sumber Gambar: https://beritagar.id
Penulis: Syaharuddin Zaruk
(Mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Negeri Makassar. Sekretaris KPO-PRP Kota Makassar. Koordinator Komite Persiapan Unifikasi Sosialis Kota Makassar. Anggota Front Mahasiswa Demokratik. Mantan Pengurus KKPMB Periode 2014 s.d 2015. Bercita-cita suatu saat nanti memiliki istri yang mempunyai lesung pipi).
0 komentar:
Post a Comment